Jumat , 04 Desember 2020
Posisi : Beranda » Berita » Sistem Informasi Cadangan Pangan Masyarakat SINDANG MAS (Usulan Inovasi Dalam Rangka Pembangunan Direktori Inovasi Pemerintah)

Sistem Informasi Cadangan Pangan Masyarakat SINDANG MAS (Usulan Inovasi Dalam Rangka Pembangunan Direktori Inovasi Pemerintah)

administrator    Kamis, 10 Mei 2018    1511

           Pangan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (UU 23 Tahun 2014).  Oleh karena itu maka pemerintah wajib untuk memberikan layanan urusan pangan yang terdiri :

1.      Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian

-      Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/ kota.

2.      Penyelenggaraan Ketahanan Pangan

a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya

    sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.

b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota.

c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.

d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.

3. Penanganan Kerawanan Pangan

a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan.

b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota.

c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota.

4. Keamanan Pangan

    Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

 

Memperhatikan NAWACITA Presiden Jokowi, yang dalam Agenda Ke-7 yaitu Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dan difokuskan dalam Sub Agenda Peningkatan Kedaulatan Pangan, dapat diterjemahkan bahwa kelembagaan Ketahanan Pangan yang sesuai dengan kondisi setempat sangat dibutuhkan dan menjadi mainstream dalam 5 tahun ke depan.  Salahsatu Sasaran Nawacita adalah Pembangunan Gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen di tiap sentra produksi.  Sasaran tersebut telah menjadi salahsatu Kegiatan Strategis di Badan Ketahanan Pangan Pusat yaitu Kegiatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat.  Kegiatan ini adalah memberikan penguatan kepada Gabungan Kelompok Tani yang memiliki aset berupa gudang, heuleur, dan jaringan distribusi/pemasaran untuk diperkuat dengan penambahan modal dari pusat.  Hal ini dapat diakses apabila kelembagaan Ketahanan Pangan di Kabupaten telah eksis.

Melihat kondisi terkini, dimana masalah keamanan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, cadangan pangan masyarakat dan pemerintah, serta fluktuasi  harga pangan yang berpengaruh besar tehadap Inflasi Daerah, maka terdapat beberapa kasus yang harus menjadi bahan pertimbangan sekaitan dengan fungsi-fungsi ketahanan pangan yang belum optimal sampai dengan saat ini, diantaranya :

a)       Kasus penggunaan bahan kimia berbahaya dalam pengolahan kulit sapi bahan pangan/kikil; residu pestisida yang tinggi pada produk sayuran; kandungan bakteri berbahaya pada Apel Impor; oplosan daging celeng dan daging sapi sebagai bahan bakso; dan kasus-kasus lain yang tidak terpublikasi di media massa.  Untuk komoditas pertanian segar pengawasannya menjadi tanggungjawab Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) yang ada di bawah Badan Ketahanan Pangan Daerah.  Sampai dengan saat ini di BP4K belum terbentuk OKKPD karena sempitnya tugas pokok dan fungsi yang dijalankan.

b)      Kabupaten Majalengka merupakan salah satu daerah dengan tingkat kebencanaan tinggi karena berada pada daerah patahan/pergerakan tanah akibat adanya beberapa patahan kerak bumi.  Sebagai contoh pada Tahun 2014 terjadi Peristiwa Gerakan Tanah di Kecamatan Malausma, dan sebagai salah satu tindakan masa tanggap darurat adalah bantuan Bahan Pangan berupa Beras dari Cadangan Pangan Pemerintah Propinsi Jawa Barat sebanyak 17 ton.  Secara mandiri sebenarnya Kabupaten Majalengka harus memiliki sendiri cadangan pangan pemerintah minimal 100 ton beras.  Selain itu perlu dikembangkan pula cadangan pangan masyarakat dalam bentuk Lumbung Pangan Masyarakat. 

c)      Mengapa Harus Ada Cadangan Pangan ?

           a) Secara nasional penduduk miskin = 11,37% (BPS Maret 2013 dan Rawan pangan

               19,46% (Tahun 2012);

           b) Dampak anomali iklim yang sulit diprediksi,  berpontensi menimbulkan

               ketidakpastian produksi semakin besar (gagal panen, banjir, kemarau panjang) dan

               keadaan bencana;

           c) masa panen tidak merata antara waktu dan daerah mengharuskan adanya

               Cadangan  Pangan;

           d) Masih banyak daerah/Kabupaten yang masuk kategori kerawanan pangan;

           e) Banyaknya kejadian darurat memerlukan adanya Cadangan Pangan untuk

                penanganan pasca bencana, penanganan rawan pangan, dan bantuan pangan

                wilayah.

Menurut Pusat Data dan Analisis Pembangunan Provinsi Jawa Barat, di Kabupaten Majalengka terdapat 66 desa yg diindikasikan rawan pangan, hal ini didasarkan kepada 3 hal yaitu :

           1.  Komponen Ketersediaan : Produksi beras di desa itu tidak swasembada sehingga

                harus ada pasokan dari desa lain.

           2.  Komponen Akses : Dilihat dari fluktuasi harga pangan pokok bulanan, apabila

                fluktuasi lebih dari 25% maka diindikasikan akan terjadi penurunan daya beli

                masyarakat terhadap pangan tertentu

           3. Komponen Pemanfaatan : Dilihat dari data berat badan balita yang setiap bulan

               melakukan penimbangan di Posyandu, apabila ada balita yg tidak mengalami

                kenaikan berat badan 3 bulan berturut-turut maka diindikasikan terjadi gangguan

                gizi .

Kerangka Pikir

A.  Kebijakan :

           Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui BP4K dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat adalah untuk mewujudkan penyediaan Cadangan Pangan untuk mendekatkan akses pangan masyarakat terutama anggota kelompok lumbung pangan, melalui pelaksananaan pembangunan sarana prasana lumbung melalui APBD dan Pengisian Cadangan Pangan serta Pengembangan Kelembagaan Kelompok (APBD Prov dan APBN).

B.  Rancangan Kegiatan

      1.  Tahap penumbuhan, kegiatan yang diakukan meliputi identifikasi dan lokasi, penetapan kelompok sasaran dan pemanfaatan dana APBD/DAK untuk pembangunan fisik lumbung pangan. (Inisiasi sistem pelaporan cadangan pangan masyarakat.)

2. Tahap pengembangan, mencakup pengadaan bahan pangan  untuk pengisian lumbung dan pengembangan kapasitas kelompok. (Implementasi sistem informasi cadangan pangan masyarakat.)

3. Tahap kemandirian, mencakup penguatan kelembagaan kelompok dan pemantapan Cadangan Pangan serta kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat.(Optimalisasi Sistem Informasi Cadangan Pangan Masyarakat)

 

Untuk mewujudkan hal-hal tersebut maka dibutuhkan suatu inovasi pelayanan publik yang ditujukan untuk lebih meningkatkan derajat kepuasan masyarakat akan pelayanan pemerintah di bidang ketahanan pangan.  BP4K sebagai bagian dari Pemerintah Daerah diwajibkan secara terus menerus untuk mengeksplorasi kemampuannya agar dapat melayani secara paripurna.  Dari hasil analisis terhadap pelayanan yang diberikan selama ini, maka terdapat hal yang belum disentuh secara sistemik, dalam hal ini adalah pengembangan dari penguatan cadangan pangan masyarakat dan cadangan pengan pemerintah.  Selama ini penguatan cadangan pangan diwujudkan dalam pembagunan fisik, baik fisik lumbung pangannya maupun penguatan modal lumbung pangan.  Namun sampai dengan saat ini masih sangat sulit untuk mendapatkan informasi yang up to date tentang berapa sebenarnya cadangan pangan pokok yang dikuasai oleh kelompok masyarakat.  Informasi mengenai cadangan pangan ini sangat penting untuk dikelola dengan baik agar padasaat dibutuhkan dapat dilakukan mobilisasi cadangan pangan apabila dibutuhkan dari daerah terdekat.  Bahkan ke depannya pengelolaan RASKIN diharapkan dapat dilakukan langsung olehkelompok masyarakat dengan memanfaatkan cadangan yang ada.  Untuk itu maka BP4K akan meluncurkan Sistem Informasi Cadangan Pangan Masyarakat (SINDANG MAS).

SINDANG MAS merupakan inovasi pelayanan publik yang pada dasarnya adalah membentuk suatu jejaring informasi diantara lumbung pangan masyarakat yang ada dengan BP4K sebagai OPD yang menangani ketahanan pangan agar dapat ditampilkan secara real time online jumlah cadangan pangan yang ada di setiap lumbung setiap bulan.  Pelaporan informasi ini dilakukan menggunakan SMS Gateway, dimana pada awalnya Penyuluh Wilayah Binaan harus melaporkan perkembangan cadangan pangan yang ada di LPM wilayahnya menggunakan pola SMS tertentu.  Pada saatnya nanti setelah pelaporan ini berjalan baik akan dialihkan menjadi tugas pengurus LPM yang telah ditunjuk.  Laporan tersebut kemudian diolah oleh administrator dan ditampilkan dalam website BP4K Kabupaten Majalengka. 

Diharapkan setiap desa dapat memiliki minimal 1 Lumbung Pangan Masyarakat, sehingga perlu dikembangkan  suatu system informasi cadangan pangan yang ada di seluruh LPM untuk :

1.    Mengetahui stok pangan yg  ada di LPM

2. Mengetahui berapa piutang gabah yg ada di anggota

3. Mengetahui harga gabah dan beras setiap bulan

4. Mengetahui perkembangan tabungan kelompok

 

Tujuan, Sasaran dan Indikator Keberhasilan

A. Tujuan pengembangan Sistem Informasi Cadangan Pangan Masyarakat adalah :

1. Meningkatkan volume stok Cadangan Pangan di Kelompok Lumbung Pangan untuk mejamin akses dan kecukupan pangan bagi anggotanya terutama yang mengalami kerawanan pangan.

2. Meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota kelompok dalam pengelolaan Cadangan Pangan; dan

3. Meningkatkan fungsi kelembangan Cadangan Pangan Masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan.

4. Menyediakan data dan informasi mengenai  stok pangan yg  ada di LPM, mengetahui berapa piutang gabah yg ada di anggota,  mengetahui harga gabah dan beras setiap bulan, dan mengetahui perkembangan  tabungan kelompok .

B.  Sasaran

      Seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Majalengka.

C.  Indikator Keberhasilan

      Indikator Output  :

1.      Terbangunnya gudang LPM dan penyaluran gabah untuk penguatan  kelembagaan

 kelompok; dan

       2.  Terlaksananya fasilitasi peningkatan kemampuan dalam pengelolaan lumbung

            pangan.

2.      Laporan  bulanan cadangan pangan masyarakat

    

Indikator Outcome

1.  Tersedianya dan berkembanganya Cadangan Pangan milik kelompok secara

     berkelanjutan; dan

2.  Meningkatnya kemampuan kelompok dalam pengelolaan lumbung pangan.

3.  Tersajinya data dan informasi cadangan pangan masyarakat

Indikator Benefit

Terbangunnya pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat yang mandiri, terintegrasi dan

berkelanjutan.

Indikator Impact

Tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat sepanjang waktu.

           Untuk mewujudkan ide ini maka terdapat beberapa langkah yang akan dilakukan :

  1. Identifikasi kebutuhan Lumbung Pangan Masyarakat, berkaitan dengan SDM dan berapa kapasitas lumbung yang harus dibentuk dan dibantu pembangunan sarananya. (Dilaksanakan Tahun 2015)
  2. Pelatihan dan Pembinaan Manajemen Kelompok LPM (Dilaksanakan Tahun 2015)
  3. Pembangunan Gudang LPM (Dilaksanakan mulai Tahun 2014- sekarang)  
  4. Pengenalan Sistem Informasi Cadangan Pangan Masyarakat berbasis SMS Center bekerjasama dengan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) di setiap Kecamatan sebagai Pos Simpul Koordinasi (Dilaksanakan Tahun 2016)
  5. Monitoring dan evaluasi 

tag : ketahanan-pangan, pangan,

Sekapur Sirih

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat Datang di Website Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, sebagai salah satu media informasi dalam pelayanan publik bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan Majalengka
 

Berita
Lomba Cipta Menu B2SA Berbasis Sumber Daya Lokal Tingkat Kabupaten Majalengka Tahun 2018

Lomba Cipta Menu B2SA Berbasis Sumber Daya Lokal Tingkat Kabupaten Majalengka Tahun 2018 MAJALENGKA Lomba Cipta Menu B2SA ...

Lomba Cipta Menu B2SA Berbasis Sumber Daya Lokal Tingkat Kabupaten Majalengka Tahun 2018

TIM PENGGERAK PKK KAB. MAJALENGKA JUARA I LOMBA CIPTA MENU TK PROV. JAWA BARAT KATEGORI KREASI PENGEMBANGAN RESEP DAN CITA RASA...

Pengawasan Keamanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pangan yang aman adalah pan...


Infotek

Hit Counter
Hari ini : 1
Total : 3857
Hits : 74
Total Hits : 85024
Online: 1